Paradoks Kampus Dunia

*Paradoks Kampus Dunia:* 

Ranking, Sarjana Menganggur, dan Magang Dibayar. 

Kita hidup di zaman di mana *kampus lebih sibuk memoles citra daripada memperbaiki nasib lulusannya.* Setiap brosur universitas kini seperti katalog kecantikan akademik: "World Class University", "Top 200 QS Ranking", "Sustainable Campus", "AI-Driven Learning Environment". Lengkap dengan logo ISO, drone shot gedung baru, dan testimoni alumni yang ( _kalau jujur_ ) sebenarnya kerja di bidang yang tak ada hubungannya dengan jurusannya.

Sementara itu, *para sarjana kita—produk unggulan* dari sistem pendidikan nasional—berbaris rapi di *antrean job fair,* menyerahkan CV sambil berharap lowongan *magang dibayar* bukan sekadar ganti nama dari "kerja tanpa kontrak."

*Ranking Dunia:* Ilusi Global, Ironi Lokal

Universitas besar seperti UI, ITB, dan UGM kini berlomba-lomba naik *peringkat dunia*. QS ( _Quacquarelli Symonds_ ) , THE ( _Times Higher Education_ ) , dan Times Higher Anything *jadi kiblat baru*, seolah masa depan bangsa tergantung pada ranking yang dibuat oleh lembaga di London yang bahkan tak tahu letak Sleman itu di Jawa bagian mana.

Akibatnya, riset diarahkan bukan untuk menjawab masalah negeri—seperti stunting, ketimpangan energi, atau birokrasi anggaran riset yang absurd—tapi untuk memenuhi *indikator internasionalisasi.*

Kampus pun berubah jadi *pabrik akreditasi*: menargetkan publikasi Scopus, mahasiswa asing, dan dosen tamu dari luar negeri. Padahal, mahasiswa dalam negeri masih berjuang mencari tempat magang yang seharusnya sesuai dengan bidang nya dan tidak sekedar bikin kopi ditempat magang. 

Jadi pertanyaannya: *untuk siapa kampus ini sebenarnya dibangun?* Untuk bangsa, atau untuk ranking sheet?

*Sarjana Menganggur:* Antara Excel, Ekspektasi, dan Eksistensi

Ironinya, makin tinggi ranking kampus, makin banyak pula sarjana yang menganggur. UI bangga naik peringkat, tapi alumninya sibuk bikin side hustle jualan kopi literan. ITB mempromosikan Center of Excellence, tapi lulusan tekniknya bekerja di startup yang menjual template PowerPoint. UGM menelurkan ribuan sarjana sosial, tapi masyarakatnya tetap sosial hanya di media sosial.

Mungkin sudah saatnya kampus mengakui satu fakta pahit: *pasar kerja tidak membaca jurnal Scopus.*

Yang dibutuhkan bukan hanya nilai IPK, tapi *kemampuan hidup* — _adaptasi, komunikasi, kolaborasi, dan sedikit keberanian untuk tidak baper._ 

*Magang Dibayar, Revolusi atau Rekrutmen Halus?*

Kebijakan "magang dibayar" disebut sebagai solusi. Konon agar mahasiswa mendapat pengalaman dunia nyata. Tapi di lapangan, "dibayar" sering berarti Rp750.000 per bulan, cukup untuk ongkos Transjakarta dan dua gelas kopi non-diskon.

Kampus bangga karena partnership with industry meningkat, tapi mahasiswa tahu: mereka sedang dilatih menjadi buruh digital yang efisien dan patuh. *Work readiness*, katanya. Padahal, lebih tepat disebut *budget readiness* — siap bekerja dengan gaji minimum dan ekspektasi maksimum.

*Solusi Sederhana untuk Paradoks Kompleks*.

Kampus kita tidak perlu sibuk mengejar pengakuan dunia, kalau dunia kerja dalam negeri saja belum mengakui potensi lulusannya.

Sudah saatnya ranking kampus diukur dari seberapa banyak alumninya yang bisa hidup layak, bukan dari jumlah jurnal Scopus atau mahasiswa asing yang eksotik.

PTN seperti UI, ITB, dan UGM semestinya membuat "Ranking Nasional Mahasiswa Dalam Negeri" — bukan untuk menyaingi QS atau THE, tapi untuk menegakkan martabat bangsa sendiri.

Indikatornya bukan *international reputation*, tapi:

- Jumlah riset yang berdampak langsung pada masyarakat Indonesia.

- Persentase alumni yang *menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan*.

- Kepuasan rakyat, *bukan sekadar citation index.*

- Jumlah *Invensi dan Patent* Universitas yang *di lisensi* ( _tidak hanya terdaftar di kantor DJKI_ ) oleh IKM dan Industri Nasional. 

Kalau perlu, setiap universitas wajib menerbitkan *Laporan Dampak Sosial*: berapa banyak desa terbantu oleh riset mahasiswa, berapa UMKM yang naik kelas berkat kerja sama kampus, dan berapa dosen yang berhasil menulis jurnal tanpa kehilangan hati nurani.

*Sarkasme yang Serius*

Lucunya, kita sudah terlalu lama bangga disebut "world class", padahal dunia pun belum tentu tahu kita eksis.

Mungkin sudah waktunya berhenti mengejar *recognition abroad*, dan mulai membangun *relevance at home.*

Karena sejatinya, universitas bukanlah menara gading untuk *selfie intelektual*, tapi dapur kebangsaan: tempat mencampur ilmu dan empati, teori dan kenyataan, idealisme dan akal sehat.

Kalau Plato masih hidup, ia mungkin akan menulis ulang *The Republic* versi Indonesia:

 _Negara yang sibuk memoles ranking kampusnya, tapi lupa mengangkat harkat mahasiswanya—adalah negara yang sedang magang di peradaban_ .

*|A||N||S|*

Buitenzorg, 

26Oktober2025

 _Verba volant, scripta manent_

BELAJAR ANTRI, BELAJAR TIDAK KORUPSI*

*BELAJAR ANTRI, BELAJAR TIDAK KORUPSI*

_GWS, 21 Oktober 2025_

Coba, bayangkan sebentar: Anda berdiri di loket Transjakarta, pukul tujuh pagi. Semua orang tertib dalam barisan. Tidak ada yang nyelonong, tidak ada yang mengandalkan kumis tebal atau dompet tebal untuk nyerobot. Semua patuh pada hukum _first come first served_. Lantas lima menit kemudian, Anda keluar dari shelter itu dan masuk ke kemacetan Sudirman. Di situ, hukum rimba berlaku: yang paling banter klakson dialah yang menang, yang paling berani nyelonong ke bahu jalan dialah yang sampai duluan. Selamat datang di Indonesia—negara yang berhasil membudayakan antri di dalam ruangan, tapi gagal total membudayakannya di atas aspal.​

*Keajaiban yang Terputus di Tengah Jalan*

Indonesia pernah mengalami transformasi kultural yang cukup mengesankan dalam hal budaya antri. Bandingkan dengan awal tahun 2000-an, ketika antri hanyalah konsep teoretis yang hanya berlaku di negara "sono"—Jepang, Singapura, atau negara-negara yang katanya "sudah maju". Dulu, sistem antri di Indonesia hanya berfungsi kalau dipaksakan lewat teknologi: karcis nomor di bank, mesin tiket di stasiun, atau security galak yang siap mengomel. Kini? Di bandara, di stasiun, di pusat perbelanjaan, bahkan di warung kopi hipster, orang Indonesia sudah relatif tertib mengantri. Bukan lagi karena dipaksa, tapi karena memang _sudah terbiasa_.​

Tapi keajaiban ini terputus begitu saja saat kita meninggalkan zona ber-AC dan memasuki zona beraspal. Di jalan raya, hukum antri seakan tergantikan oleh hukum siapa yang lebih galak. Motor nyelip kiri-kanan seperti ikan lele di selokan, mobil besar merasa berhak memaksa jalur karena ukurannya lebih intimidatif, dan yang paling absurd: munculnya fenomena "tot-tot wuk-wuk"—kendaraan bersirene dan strobo yang merasa memiliki hak istimewa untuk membelah kemacetan seenaknya. Padahal, jika kita konsisten dengan logika antri yang sudah kita terapkan di dalam gedung, seharusnya tidak ada yang berhak _nyerobot_ hanya karena punya sirene atau duit lebih banyak.​

*Bisnis Baru: Kapitalisasi atas Ketidakadilan Antrian*

Ironi berikutnya muncul dalam bentuk bisnis. Kalau Anda pikir Indonesia kreatif dalam hal startup digital, tunggu dulu—kita juga kreatif dalam mengkapitalisasi ketidaksabaran dan ketidakadilan. Bisnis _joki antrian_ dan layanan _fast track_ tumbuh subur, bukan karena kebutuhan medis atau emergensi, tapi karena ada segmen masyarakat yang merasa waktu mereka lebih berharga dibanding waktu orang lain. Di rumah sakit, layanan fast track yang seharusnya untuk kondisi darurat justru dimanfaatkan oleh kelompok umur yang tidak sesuai ketentuan. Di layanan publik lain, _joki antrian_ menjadi profesi yang sah—orang bayar, orang lain mengantri untuk mereka.​

Seperti pepatah Jawa mengatakan, _"Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana"_ (harga diri dari perkataan, harga tubuh dari pakaian)—tapi sekarang sepertinya ada tambahan: _ajining antrian saka dompet_ (harga antrian dari dompet). Yang kaya antri di jalur premium, yang miskin antri di jalur biasa. Yang berpengaruh pakai sirene, yang rakyat jelata terjebak macet berjam-jam. Sistem ini bukan lagi tentang efisiensi, melainkan tentang stratifikasi sosial yang diperkuat lewat mekanisme antrian.​

*Gerakan Protes: "Stop Tot Tot Wuk Wuk"*

Tidak mengherankan jika akhirnya muncul gerakan rakyat bernama "Stop Tot Tot Wuk Wuk". Gerakan ini bukan sekadar keluhan di medsos atau obrolan di warung kopi, tapi kampanye masif yang melibatkan stiker di kendaraan, video viral, dan desakan publik kepada pemerintah. Bahkan Istana harus angkat bicara: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pejabat harus memperhatikan "kepatutan" dalam menggunakan sirene, dan Kakorlantas mengevaluasi ulang kebijakan pengawalan dengan sirene. Presiden Prabowo sendiri disebut-sebut tidak selalu menyalakan sirene dan rela berhenti di lampu merah. Tapi pertanyaannya: mengapa harus sampai ada gerakan protes massal agar pejabat baru sadar bahwa mereka juga _pengguna jalan_ yang seharusnya tunduk pada etika yang sama?​

Gerakan ini adalah cermin dari frustrasi kolektif: kita sudah bisa antri dengan baik di loket bank, tapi mengapa tidak bisa antri dengan baik di jalan raya? Mengapa sistem yang berhasil di ruang tertutup gagal total di ruang terbuka? Jawabannya sederhana namun getir: budaya antri kita masih sangat bergantung pada pengawasan eksternal, bukan internalisasi nilai.​

*Bisakah Ini Berubah? Peran Antropolog dan Ilmuwan Sosial*

Di sinilah pertanyaan krusial muncul: bisakah Indonesia mengulang kesuksesannya dalam membudayakan antri di ruang publik tertutup, kali ini di jalan raya? Jawabannya: bisa, tapi tidak akan terjadi secara organik tanpa intervensi sistematis. Dan di sinilah antropolog Indonesia, sosiolog, psikolog sosial, dan akademisi lainnya harus turun tangan—bukan hanya menulis jurnal yang berakhir di rak perpustakaan, tapi bersuara dengan asertif di ruang publik.​

Antropolog seharusnya menjadi _public intellectuals_ yang mampu menjelaskan kepada publik bahwa budaya antri bukan hanya soal teknis atau sistem, tapi soal _worldview_ dan _habitus_. Mengapa orang Indonesia bisa tertib antri di dalam gedung tapi chaos di jalan raya? Karena di dalam gedung ada _boundaries_ yang jelas, ada sistem yang memaksa, ada pengawasan. Di jalan raya, batasannya kabur, sistemnya lemah, pengawasannya nyaris nihil. Maka yang muncul adalah perilaku oportunistik: siapa yang bisa nyelonong, dialah yang diuntungkan. Ini bukan soal karakter buruk individu, tapi soal struktur insentif yang salah.​

Antropolog juga harus berani mengkritisi fenomena _fast track_ dan _joki antrian_ sebagai bentuk komodifikasi keadilan. Ketika antrian bisa dibeli, maka yang dijual bukan hanya waktu, tapi juga martabat kolektif. Ketika pejabat merasa berhak membelah kemacetan dengan sirene, yang terjadi adalah reproduksi feodalisme dalam bungkus modernitas. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi soal siapa yang merasa lebih berhak atas ruang publik.​

*Jalan Keluar: Dari Pengawasan ke Internalisasi*

Transformasi budaya antri di jalan raya memerlukan tiga hal: teknologi, regulasi, dan edukasi kultural. Teknologi bisa berupa kamera CCTV dengan sistem tilang elektronik yang ketat, algoritma deteksi pelanggaran lalu lintas, atau bahkan aplikasi yang memberi insentif pada pengemudi tertib. Regulasi harus tegas dan tanpa tebang pilih: sirene hanya untuk ambulans dan kebakaran, tidak ada lagi privilege bagi pejabat. Tapi yang paling penting adalah edukasi kultural yang melibatkan antropolog, sosiolog, dan komunikator publik: kampanye masif yang tidak hanya menakut-nakuti dengan denda, tapi menjelaskan _mengapa_ antri itu penting sebagai wujud solidaritas sosial.​

Seperti yang dikatakan pepatah Sunda, _"Ulah boga alas boga kabogoh, tapi teu boga akal"_ (jangan punya hutan punya kekasih, tapi tidak punya akal). Indonesia punya infrastruktur jalan yang terus diperbaiki, punya teknologi transportasi yang semakin canggih, tapi kalau tidak punya "akal" dalam arti _kearifan kolektif_ untuk saling menghormati di jalan raya, semua itu sia-sia. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa berubah—lihat saja transformasi budaya antri di stasiun, bandara, dan mall. Sekarang giliran jalan raya. Dan antropolog Indonesia, inilah saatnya Anda tidak hanya mengamati dari menara gading, tapi turun ke lapangan, bersuara keras, dan memimpin perubahan.

Harga sebuah pikiran

PARTAI BUKAN TUHAN YANG TIDAK BOLEH DIGANTI

PARTAI BUKAN TUHAN YANG TIDAK BOLEH DIGANTI

by; zepriadi

Menjadi Warga Negara yang Merdeka sebangsa dan setanah air, mari kita renungkan sejenak tentang realitas politik di negara kita.

Kita dikelilingi oleh berbagai macam bendera, lambang, dan janji-janji dari beragam partai politik. 

Misal Partai A punya visi ini, Partai B punya program itu, dan Partai C menawarkan solusi yang lain lagi. Perbedaan pandangan dan pilihan partai itu, sejatinya, tidak ada masalah. Itu adalah refleksi dari demokrasi yang sehat, bukti bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih jalur yang kita yakini terbaik untuk bangsa dan negara.

Perbedaan partai seharusnya menjadi kekayaan, sebuah spektrum ide yang dapat kita telaah dan kritisi. Ibarat sebuah orkestra, setiap alat musik (atau dalam hal ini, setiap partai) memiliki peranannya. Harmoni tercipta bukan karena semua alat musik sama, melainkan karena mereka memainkan peran yang berbeda-beda untuk menciptakan komposisi yang indah. Demikian pula, dalam politik, perbedaan seharusnya mendorong kompetisi sehat, inovasi kebijakan, dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar memilih dan mendukung partai, Yang paling penting, jangan sampai kita menjadi *budak partai politik*

Menjadi warga negara merdeka berarti kita adalah subjek, bukan objek. Kita adalah akal sehat yang memilih, bukan robot yang diprogram untuk taat tanpa berpikir.

Budak partai adalah mereka yang menutup mata terhadap kesalahan partainya, yang membela mati-matian meskipun partainya jelas melenceng dari amanat rakyat.

Budak partai adalah mereka yang menjadikan identitas politik lebih penting daripada kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum.

Budak partai adalah mereka yang siap membenci sesama warga negara hanya karena beda warna bendera.

Kita harus lebih besar dari partai manapun..

Loyalitas tertinggi kita bukanlah pada Ketua Umum atau pada warna bendera tertentu, melainkan pada Negara, Konstitusi, dan Prinsip Kebenaran.

Jadilah anggota, simpatisan, atau pendukung yang kritis. Berikan suara Anda, dukung program yang baik, tapi tarik dukungan Anda ketika partai mulai menyimpang.

Gunakan akal sehat Anda sebagai kompas, bukan dogma partai.

Ingatlah, partai politik adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kemajuan bangsa. 

Kita adalah tuannya, bukan budaknya. 

Begitu kita menjadi budak, kita telah kehilangan kemerdekaan berpikir dan bersikap, dan pada saat itu, demokrasi kita mulai sakit.

Oleh karena itu, mari kita rayakan perbedaan pilihan, tetapi satukan tekad untuk selalu berdiri tegak sebagai warga negara yang merdeka. Dukunglah ide dan kebijakan yang baik, dari partai manapun datangnya, dan kritisi yang buruk, meskipun itu datang dari partai yang Anda dukung.

Beda partai tidak masalah, asalkan kita semua adalah warga negara merdeka, bukan budak politik. 

Mari kita bangun bangsa ini dengan akal sehat dan hati nurani yang jernih.

Terima kasih.

Bagian kita

Foto ini menunjukkan bahwa seseorang telah mengambil bagiannya, 

tetapi pada saat yang sama ia telah menghancurkan bagian orang lain, 

Bahkan jika ditanya tentu saja ia akan berkata: "Aku hanya mengambil bagianku"

Padahal Sebenarnya dia telah merusak bagian orang lain.

Moral dari cerita:

Siapapun boleh mengklaim dan mengambil haknya, 

tapi jangan mengambilnya dengan pandanganmu sendiri hingga menyusahkan orang lain.

Karena tidak semua setara itu Adil.....

Pendidikan Anak

Qabil anak Nabi Adam. 

Kan'an adalah anak Nabi Nuh. 

Sepuluh saudara Nabi Yusuf adalah anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi dan saudara Nabi. 

Mereka semua dididik di baitun nubuwah. Wahyu turun di rumahnya. Tauladan termulia ada di hadapan mereka siang dan malam. Tentu pengajaran dan dakwah terbaik mereka dulu yang mendapatkannya sebelum disampaikan kepada orang lain. Tapi perangainya seperti yang kita ketahui. 

Imam Malik jadi tujuan para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia untuk diambil ilmunya. Namun ketika beliau mengajar di masjid Nabawi, anaknya mengadu ayam di luar masjid. 

Imam al Jauzi ratusan ribu orang beriman dan taubat di tangannya. Tapi beliau masuk penjara gara-gara anaknya. 

Syekh Thaha Rayyan ulama besar pewaris madzhab Maliki. Beliau juga dicobai dengan cobaan yang dialami ulama yang beliau warisi. Dalam satu pertemuan talaqqi beliau berkata: "Kalian datang dari segala penjuru dunia untuk belajar denganku, sementara tidak ada di antara anakku yang mau menampung ilmuku".

Anak adalah harapan kita. Amanah yang terpikul dipundak kita. Yang harus kita didik dengan pendidikan terbaik. Kita tempatkan pada pergaulan yang Islami. Kita do'akan sebanyak-banyaknya dengan do'a terbaik. Kita biayai hidupnya dengan harta halal. 

Selanjutnya kita tawakkalkan kepada Allah. Tidak perlu kecewa dan putus asa bila hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Serahkan semua kepada taqdir Allah yang hanya Dia yang mengetahui hikmah di balik itu semua. Sebagai bukti bahwa kita hanya seorang hamba. Bukan penentu apalagi pencipta. 

Karena itu, apapun yang terjadi di sekitar, aku tidak mampu berkomentar terlalu banyak, apalagi sampai panjang lidah. Aku juga punya anak. Seluruh daya yang ku miliki sudah ku curahkan untuk kebaikan lahir dan batin mereka. Bahkan semenjak mereka belum ada. 

Dunia akan terus berputar. Tidak ada manusia yang selamat dari godaan. Hanya kepada Allah kita serahkan segalanya. 

{ وَأَصۡلِحۡ لِی فِی ذُرِّیَّتِیۤۖ إِنِّی تُبۡتُ إِلَیۡكَ وَإِنِّی مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِینَ }

[Surat Al-Ahqaf: 15]

{ وَٱلَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَ ٰ⁠جِنَا وَذُرِّیَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡیُنࣲ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِینَ إِمَامًا }

Oleh ust Zulfi Akmal

Sign up - Tally

https://tally.so/signup 

Form